Polemik Pernyataan Anggota DPR RI tentang Pajak PPN 12 Persen
Perdebatan atas Pernyataan Dolfie Othniel
Sebuah pernyataan kontroversial dari anggota DPR RI, Dolfie Othniel, mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen telah menimbulkan polemik di masyarakat. Banyak yang menilai bahwa pernyataan tersebut dapat memicu kemarahan rakyat.
Reaksi dari Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle
Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, juga turut angkat bicara terkait pernyataan Dolfie Othniel. Menurutnya, pernyataan tersebut bisa memicu instabilitas politik dan memprovokasi rakyat.
Penyusunan APBN 2025 dan Peran PDIP
Syahganda menyoroti bahwa kerangka APBN 2025 telah disahkan oleh DPR RI, termasuk proyeksi penerimaan pajak, termasuk PPN. Dia juga menekankan peran PDIP dalam proses penyusunan APBN dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021.
Tantangan bagi Pemerintahan Prabowo Subianto
Dalam keterangannya, Syahganda mengungkapkan bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto baru dua bulan berkuasa. Hal ini menimbulkan tantangan jika harus mengubah dua aturan yang ada, yaitu UU APBN dan UU HPP.
Mitigasi Pemerintah terhadap Kenaikan PPN
Syahganda juga menyoroti upaya pemerintah dalam memberikan klasifikasi yang ketat terhadap kenaikan PPN 12 persen, terutama pada barang-barang mewah yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok.
Sebagai informasi tambahan, perubahan undang-undang membutuhkan waktu dan persetujuan dari DPR, sehingga pemerintah perlu melakukan mitigasi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini.
Kesimpulan
Dengan adanya polemik ini, penting bagi semua pihak untuk tetap tenang dan mengedepankan dialog yang konstruktif dalam menyelesaikan perbedaan pendapat terkait kebijakan pajak. Semoga masalah ini dapat diselesaikan dengan baik demi kepentingan bersama.
