Video Sekjen PDIP Hasto Mengungkap Kebobrokan Jokowi Setelah Dua Hari Ditahan KPK

Berita, Politik95 Dilihat

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Video Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto terkait kebobrokan Mantan Presiden Joko Widodo beredar.

Dalam video tersebut, Hasto membicarakan tentang pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan oleh Jokowi.

Menurut Hasto, hal ini juga disampaikan kepada Mantan Penyidik KPK, Novel Baswedan saat mereka bertemu pada tahun 2024 yang lalu.

"Dalam kapasitas saya sebagai sekretaris PDIP, saya menyampaikan kepada Mas Novel bahwa saya sebagai sekjen sangat getol. Saya juga menyampaikan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri bagaimana PDIP berkomitmen dalam memerangi korupsi," ujar Hasto dalam video yang dikutip pada Sabtu, 22 Februari 2025.

Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa tuduhan bahwa revisi UU KPK direkayasa oleh PDIP adalah salah.

Dia juga mengungkapkan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka menjelang Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution akan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo dan Wali Kota Medan.

"Saya bahkan mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi untuk menguji keseriusannya dalam mencalonkan anak dan menantunya. Apakah beliau benar-benar ingin mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobby sebagai wali kota," ujar Hasto.

"Hasto menirukan jawaban Jokowi saat itu, ‘Nah loh kenapa Pak Sekjen’," tambahnya.

Hasto menyatakan bahwa jika Gibran dan Bobby menjadi wali kota, mereka akan menjadi pejabat negara dan ini akan meningkatkan potensi gratifikasi suap serta tindakan korupsi lainnya.

"Presiden Jokowi terlihat termenung saat itu. Saya merasakan bahwa pertanyaan saya benar-benar mengusik perhatiannya. Saya tegaskan bahwa jika Mas Gibran dan Mas Bobby menjadi wali kota, mereka akan rentan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan aparat penegak hukum lainnya," ungkap Hasto.

Dari cerita yang disampaikan oleh Hasto dalam video tersebut, terlihat bahwa isu korupsi masih menjadi perhatian utama dalam pemerintahan Indonesia. Upaya untuk memberantas korupsi perlu terus ditingkatkan agar negara dapat bebas dari tindakan korupsi yang merugikan.

READ  Kritik PDIP terhadap Retret Magelang, Prabowo Berisiko Kehilangan Legitimasi Politik

Dalam konteks ini, peran KPK sebagai lembaga independen dalam memberantas korupsi sangat penting. Semua pihak, termasuk partai politik dan pejabat negara, harus mendukung upaya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.

Penting bagi para pemimpin untuk memiliki komitmen yang kuat dalam memerangi korupsi dan memastikan bahwa tindakan korupsi tidak dibiarkan berkembang di dalam pemerintahan.

Dengan adanya pengungkapan seperti yang dilakukan oleh Hasto Kristiyanto, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada terhadap tindakan korupsi dan bersama-sama berperan aktif dalam memberantasnya.

Semua pihak harus bekerja sama untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pemerintahan demi menciptakan negara yang bersih dari korupsi. Semoga cerita ini dapat menjadi momentum untuk kita semua bersatu dalam memerangi korupsi demi Indonesia yang lebih baik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *