Perubahan Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah: Dampak dan Kekhawatiran Masyarakat
Wacana perubahan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi pembahasan hangat yang tengah mengemuka belakangan ini. Hal ini menimbulkan berbagai kekhawatiran di kalangan masyarakat Indonesia, termasuk terkait masa depan politik Tanah Air menuju tahun 2045. Guru Besar Ilmu Politik, Prof. Saiful Mujani, memberikan pandangannya terkait hal tersebut dan menegaskan pentingnya menjaga legitimasi sistem demokrasi.
Kekhawatiran Wajar
Menurut Prof. Saiful, kekhawatiran masyarakat terkait perubahan mekanisme Pilkada merupakan hal yang wajar dalam upaya memastikan bahwa sistem demokrasi tetap terjaga. “Kita punya alasan menjaga dan mempertahankan sebuah sistem apapun itu. Itu harus ada alasannya,” ujar Saiful dalam Podcast Akbar Faizal Uncoensored.
Saiful juga menegaskan bahwa berdemokrasi bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah takdir yang harus dijalankan oleh setiap warga negara. “Cuma pertama-tama, ini konsekuensi, bukan pilihan sebenarnya, ini kita ditakdirkan harus berpolitik dengan sistem demokrasi,” ungkapnya.
Demokrasi sebagai Keharusan
Ia juga menegaskan bahwa demokrasi bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan yang harus dijalankan oleh setiap individu. “Itu bukan pilihan, tapi keharusan. Oleh karena itu konsekuensinya harus kita tanggung. Cuma, apapun bentuk sistem demokrasi yang kita anut, itu sama saja,” cetusnya.
Prof. Saiful juga mengkritik kurangnya visi demokrasi dalam wacana perubahan mekanisme Pilkada. Ia menyoroti apakah Indonesia akan kembali ke parlemen di tingkat nasional, dengan daerah berada di DPRD yang berkuasa, ataukah memilih untuk mengembalikan kekuasaan kepada rakyat.
Kritik terhadap Prabowo Subianto
Secara khusus, Saiful menyinggung Prabowo Subianto yang dinilai lebih sering membahas strategi perang daripada gagasan demokrasi. “Sebutlah itu dua varian demokrasi. Yang jadi persoalan dan ini yang menurut saya menggambarkan bahwa pak Prabowo sebetulnya tidak punya visi yang cukup baik dan kuat untuk demokrasi,” tambahnya.
Dengan adanya berbagai pandangan dan kekhawatiran terkait perubahan mekanisme Pilkada, penting bagi masyarakat Indonesia untuk terus mengikuti perkembangan politik dan sistem demokrasi di Tanah Air. Dengan menjaga kestabilan sistem demokrasi, diharapkan Indonesia dapat terus berkembang menuju tahun 2045 dan masa depan yang lebih baik.
