Penyelidikan Kasus Pupuk Palsu oleh Kementerian Pertanian
Ketegasan Menteri Pertanian dalam Memberantas Mafia Pupuk Palsu
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketegasan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang telah mencopot seorang direktur dan 10 pegawai di jajaran Kementerian Pertanian (Kemtan) diapresiasi Anggota DPR. Pemecatan tersebut lantaran 11 bawahan Mentan tersebut terbukti terlibat dalam kasus pengadaan pupuk palsu yang terbukti merugikan petani.
Apresiasi Anggota DPR atas Tindakan Menteri Pertanian
“Saya apresiasi komitmen Mentan membersihkan lembaganya dari ASN yang terlibat pengadaan pupuk palsu. Kalau perlu seret mereka ke penegak hukum, karena sudah menipu petani,” tegas Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv dalam keterangannya, Senin (2/12/2024).
Kejutan atas Kandungan Pupuk Palsu
Rajiv terkejut karena kandungan NPK (nitrogen, fosfor, dan kalium) dalam pupuk yang diproduksi empat perusahaan swasta pemenang tender, di bawah standar kandungan NPK minimum 15 persen, bahkan ada yang 0 persen.
Prosedur Pengadaan Pupuk dan Pertanyaan yang Muncul
Ia juga mempertanyakan prosedur Kementan yang meloloskan perusahaan tersebut dalam lelang pengadaan pupuk, padahal seharusnya ada proses check and recheck sebelum menunjuk perusahaan-perusahaan itu sebagai pemenang pengadaan pupuk.
Pemusnahan Mafia Pupuk Palsu
“Bagaimana bisa perusahaan pupuk ini bisa menang tender pengadaan pupuk yang nilainya cukup besar? Apakah kementan tidak melakukan kunjungan ke pabrik terkait dan memeriksa uji mutu produk-produk tersebut secara random?” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Tindakan Lanjutan untuk Membersihkan Industri Pupuk
Anggota DPR dari Dapil Jabar II itu meminta Kementan membasmi mafia pupuk palsu, tidak cukup hanya mem-blacklist empat perusahaan nakal pupuk tersebut dan memproses 23 perusahaan lain yang memprodusi pupuk tidak memenuhi spesifikasi.
Kesimpulan
Penyelidikan kasus pupuk palsu oleh Kementerian Pertanian merupakan langkah yang penting dalam melindungi kepentingan petani dan menghapus praktik ilegal dalam industri pertanian. Peran Anggota DPR dalam mengawasi dan memberikan apresiasi terhadap tindakan Menteri Pertanian juga menunjukkan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan lembaga legislatif untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan adil bagi seluruh pelaku usaha.